Komnaswaspan : Donal yakin, setelah di tangan KPK, kasus dugaan mafia pajak akan terkuak sedikit demi sedikit. Sebab, menurut dia, KPK tak memiliki konflik kepentingan untuk mengusut kasus ini. “KPK kan tidak seperti kepolisian yang sejumlah oknum perwiranya diduga terlibat, sehingga ada konflik kepentingan. Kepercayaan publik kepada KPK saat ini sangat tinggi dibandingkan kepada kepolisian,” ujarnya.
KPK Harus Kuak yang Tak Tersentuh Polri
JAKARTA, KOMPAS.com – Harapan kini digantungkan di pundak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana KPK memeriksa Gayus HP Tambunan diapresiasi positif. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz mengatakan, harapan publik kini tertuju ke lembaga pemberantasan korupsi itu untuk menguak “misteri” kasus Gayus hingga ke akarnya.
KPK, menurut Donal, harus fokus dan mampu menguak apa yang selama ini tak pernah disentuh Polri, yaitu siapa penyuap Gayus. “Kalau KPK mau fokus, mereka sebaiknya fokus ke pemberi suap gayus. Hal yang selama ini tidak disentuh oleh Polri,” kata Donal kepada Kompas.com, Senin (31/1/2011).
Gayus, lanjut Donal, hanya dijerat polisi dengan pasal gratifikasi. Konsekuensi yuridis dari pasal ini adalah hanya terfokus kepada penerima suap.
“KPK harus fokus ke pemberi suapnya yang belum tersentuh. Siapa yang memberikan uang kepada Gayus? Dengan menjeratkan pasal gratifikasi, seperti ada keinginan Polri untuk membebaskan pemberi uangnya. Gratifikasi itu hanya ke penerima, bukan pemberi,” jelasnya.
Padahal, dalam persidangan kasus korupsi pajak PT SAT, Gayus yang dipidana 7 tahun itu sudah mengungkap perusahaan mana saja yang mengalirkan uang kepadanya. Namun, ia menilau, hal itu tak direspons serius oleh penyidik untuk ditindaklanjuti.
“Jadi, KPK jangan terikut dengan hanya melulu soal Gayus-nya. Gayus hanya menjadi entry point untuk membongkar mafia yang sesungguhnya. Dalam kasus pajak ini, simbiosis mutualisme, ada pegawai pajak dan wajib pajak, harus diungkap semuanya,” kata Donal. Optimis
Donal yakin, setelah di tangan KPK, kasus dugaan mafia pajak akan terkuak sedikit demi sedikit. Sebab, menurut dia, KPK tak memiliki konflik kepentingan untuk mengusut kasus ini.
“KPK kan tidak seperti kepolisian yang sejumlah oknum perwiranya diduga terlibat, sehingga ada konflik kepentingan. Kepercayaan publik kepada KPK saat ini sangat tinggi dibandingkan kepada kepolisian,” ujarnya.
Namun, ia mengatakan, untuk membongkar kasus ini secara terang benderang juga dibutuhkan dorongan dan political will dari pemerintah, dalam hal ini kepala negara. Presiden, ujarnya, harus turun tangan langsung dalam penuntasan kasus ini dan tidak mendelegasikannya kepada wakil presiden.
KPK, menurut Donal, harus fokus dan mampu menguak apa yang selama ini tak pernah disentuh Polri, yaitu siapa penyuap Gayus. “Kalau KPK mau fokus, mereka sebaiknya fokus ke pemberi suap gayus. Hal yang selama ini tidak disentuh oleh Polri,” kata Donal kepada Kompas.com, Senin (31/1/2011).
Gayus, lanjut Donal, hanya dijerat polisi dengan pasal gratifikasi. Konsekuensi yuridis dari pasal ini adalah hanya terfokus kepada penerima suap.
“KPK harus fokus ke pemberi suapnya yang belum tersentuh. Siapa yang memberikan uang kepada Gayus? Dengan menjeratkan pasal gratifikasi, seperti ada keinginan Polri untuk membebaskan pemberi uangnya. Gratifikasi itu hanya ke penerima, bukan pemberi,” jelasnya.
Padahal, dalam persidangan kasus korupsi pajak PT SAT, Gayus yang dipidana 7 tahun itu sudah mengungkap perusahaan mana saja yang mengalirkan uang kepadanya. Namun, ia menilau, hal itu tak direspons serius oleh penyidik untuk ditindaklanjuti.
“Jadi, KPK jangan terikut dengan hanya melulu soal Gayus-nya. Gayus hanya menjadi entry point untuk membongkar mafia yang sesungguhnya. Dalam kasus pajak ini, simbiosis mutualisme, ada pegawai pajak dan wajib pajak, harus diungkap semuanya,” kata Donal. Optimis
Donal yakin, setelah di tangan KPK, kasus dugaan mafia pajak akan terkuak sedikit demi sedikit. Sebab, menurut dia, KPK tak memiliki konflik kepentingan untuk mengusut kasus ini.
“KPK kan tidak seperti kepolisian yang sejumlah oknum perwiranya diduga terlibat, sehingga ada konflik kepentingan. Kepercayaan publik kepada KPK saat ini sangat tinggi dibandingkan kepada kepolisian,” ujarnya.
Namun, ia mengatakan, untuk membongkar kasus ini secara terang benderang juga dibutuhkan dorongan dan political will dari pemerintah, dalam hal ini kepala negara. Presiden, ujarnya, harus turun tangan langsung dalam penuntasan kasus ini dan tidak mendelegasikannya kepada wakil presiden.
