Komnaswaspansulsel - Pinrang : Mungkin inilah “kolusi” antara oknum Pejabat di daerah dengan oknum pejabat di pemerintahan pusat. Pasalnya, Kalau tidak punya kenalan pejabat di pemerintahan pusat, jangan harap dana yang diminta daerah melalui Musrembang, tidak akan maksimal. Wajar kalau Musrembang dianggap tidak ada gunanya
Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrembang) baik ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten di Kabupaten Pinrang, Sulsel yang setiap tahunnya diadakan, dinilai sejumlah masyarakat hanya membuang-buang energi saja.Pasalnya, sejumlah program Musrembang yang telah disepakati itu ketika di serahkan ke pusat, banyak aspirasi yang disampaikan melalui musyawarah sejak di tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten yang tidak terwujud atau terwujud tetapi tidak sempurna ataukah yang dikerjakan ternyata bukanlah hasil usulan sesuai yang disepakati didalam musrembang tersebut. Kalaupun terealisasi hanya sekitar 2 persen saja. Akibatnya, masyarakat menjadi ogah-ogahan membuat program untuk diajukan ke Musrembang, karena dianggap mubazir dan membuang-buang waktu dan biaya.
Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Pinrang, Abd Rahim Sibadu, ketika ditemui di ruang kerjanya (7/3), mengatakan,dari hasil Musrembang tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Pinrang,program yang diusulkan melalui musrembang Kabupaten jauh dari harapan.
“Jadi wajar saja anggapan masyarakat hasil musrembang itu tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat. Menyebabnya, bisa jadi karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat, dan yang lebih penting bagaimana daerah bisa mengawal program musrembang ini hingga ke pusat. Artinya, harus ada pejabat tertentu yang didaerah untuk melakukan lobi ke pusat, itupun harus kenal dengan oknum pejabat di pusat. Kalau tidak begitu, jangan harap bisa maksimal. ” Akunya..
Senada hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pinrang, Drs H Syarifuddin Side, MSi, ditemui terpisah (7/3) di rung kerjanya, tidak membantah, kalau salah satu penyebab tidak maksimalnya dana program hasil Musrembang yang diajukan oleh daerah, tidak terlepas dari lobi pejabat di daerah ke oknum pejabat di tingkat pusat.
“Itu sudah pasti. Misalnya anda yang sering ke rumah saja untuk sesuatu keperluan, tentu lebih dulu anda yang saya berikan, timbang orang yang hanya mengirim surat yang saya tidak kenal.” Katanya mencontohkan.
Selain harus kenal dengan para oknum pejabat di pusat, ungkap Syarifuddin, memang mungkin disebabkan keterbatasan dana pemerintah pusat, belum lagi tidak maksimalnya usulan dana melalui Musrembang oleh daerah karena permintaan daerah lebih banyak ketimbang dana yang dimiliki pusat yang harus dibagi ke daerah lain.
“Pada hasil musrembang tahun 2009 lalu, prioritas pembangunan yang diusulkan masyarakat dan memang merupakan prioritas utama lebih dari Rp. 900 miliar rupiah namun kenyataannya yang diakomodir APBD tahun 2010 ini hanya mencapai Rp. 500 miliar, itupun bukan semuanya untuk pembangunan karena APBD tersebut sudah habis untuk belanja pegawai, belanja public, jasa, dan belanja lainnya. Jadi APBD Pinrang tidak bisa diharapkan untuk memaksimalkan pembangunan daerah di pedesaan.” Ungkapnya. (sulhayat)
