Penyidik menemukan bahwa tersangka ZD selaku anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI bersama-sama dengan DP diduga menerima hadiah atau janji dari pihak-pihak tertentu, padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengurusan anggaran dan/atau pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2010-2012 di Kementerian Agama.
Atas perbuatannya tersebut, ZD dan DP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b subsidair Pasal 5 ayat (2), lebih subsidair Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 jo. Pasal 65 KUHP.
Sumber : siaran pers KPK (http://www.kpk.go.id/)
