KOMNASWASPAN : Anggaran Dana Desa (ADD) yang mencapai kisaran Rp.250 Juta per desa di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat membantu peningkatan pembangunan di pedesaan, menurut Alfred, salah satu aktivis LSM di Kabupaten Soppeng, telah menyalahi prosedur didalam penggunaannya.
Pasalnya, Anggaran yang idealnya dipakai untuk keperluan peningkatan pembangunan disegala bidang, dengan alasan peningkatan sumber daya manusia maka sejumlah kepala desa yang ada di Kabupaten Soppeng ramai-ramai menggunakan anggaran tersebut untuk melakukan kegiatan study banding ke beberapa Provinsi.
Hal inilah yang menjadi sorotan beberapa kalangan dimasyarakat Kabupaten Soppeng, diantaranya oleh LSM LIDIK.
“Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), yang digunakan dalam kegiatan study banding oleh sejumlah kepala desa di Kabupaten Soppeng, jelas-jelas tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan ADD, ironisnya program pembangunan desa melalui anggaran yang ada, terhambat dan tidak optimal akibat penggunaan anggaran yang salah arah” jelas Alfred.
Ditambahkan oleh Alfred bahwa, sejak menyeruaknya masalah ini dan sampai berita dilansir, belum satupun kepala desa yang dipanggil guna dimintai keterangan menyangkut penyalahgunaan anggaran tersebut, apalagi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Soppeng, Hal ini dapat menimbulkan persepsi negative dan image buruk dalam wajah pembangunan Soppeng kedepan.
Alfred mengharapkan melalui pemberitaan Poros News, pihak Kejaksaan dapat segera menanggapi serta mengusut tuntas permasalahan ini demi tegaknya supremasi hukum di bumi “Kalong” ini.
(Tim ST/PS)
sumber : http://www.poros-sulawesi.com/
