118 Kepala Sekolah Tudang Sipulung Wacanakan Gerakan Literasi dan Budaya Baca

Suara Waspan.com - Pinrang : Jumat, 4 Maret. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas DIKPORA mengumpulkan 118 Kepala Sekolah dan 12 UPTD Se Kab.Pinrang di Aula Dinas dalam merangka mencanangkan Gerakan Literasi dan Budaya Baca di Bumi Lasinrang. Dalam pertemuan ini bertujuan meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan membaca lancar, menyimak (memahami makna bacaan), menulis secara tepat dan Meningkatkan penforma pembelajan guru di kelas awal dengan penerapan model pembelajaran PAKEM yang mendukung pengembangan potensi siswa.

 

Dalam pertemuan ini juga menjemput Program kerjasama dengan USAID PRIORITAS yang telah membantu Dinas DIKPORA melalui Buku Bacaan Berjenjang sebanyak 600 eksamplar per Sekolah, sehingga sangat diharapkan pihak sekolah memiliki komitmen dan Fakta integritas dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi Siswa” ungkap H.Alimin dalam sambutannya.

 

Dinas Dikpora Kabupaten Pinrang sangat mensupport Wacana ini dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Pinrang melalui Gerakan Literasi dan Budaya Baca.

 

Hamsah, Koord teknik Program B3 USAID PRIORITAS Prov.Sulsel ditambahkan Masalah terbesar yang dihadapi anak anak di Indonesia saat sekarang ini adalah  adalah rendahnya perolehan tingkat literasi dan budaya membaca, faktanya kita lihat anank anak kita di kelas Awal SD/MI segi membacanya sudah tahu akan tetapi memahami apa yg dibacanya belum difahami, kalau ini berkepanjangan akan menjadi kesiangan anak anak kita, maka dari itu, Ysaid Prioritas bekerjasama YLAI melakukan genrakan program di tahun ini yang dikenal B3. Haedar Ahmad

Kunjungan ke SD Zion GKKA.UP SMA Zion GKKA.UP Makassar

SUARA KOMNAS - Makassar : Kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan dan Investigasi Tim Komnas Waspan Sulsel ke Sekolah milik Yayasan Zion.

Tim Komnas Waspan melakukan wawancara dengan  Andy A. Lumenta, S.Pd Kepala Sekolah SD Zion GKKA.UP dan Ndaru Murti Wiwaho, SH, Kepala Sekolah SMA Zion GKKA.UP Makassar.

 Berikut Dokumentasi foto :

 

DPR tolak potong gaji PNS untuk bantu Rio Haryanto

Suara Waspan.com - JAKARTA : Ketua DPR Ade Komarudin mengkritik usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berupa pemotongan gaji para pegawai negeri sipil untuk membantu pebalap Rio Haryanto. 

Menurut dia, hal itu akan memberatkan pegawai.

"Cari sumber lain, sumber anggaran jangan dari situ kalau memberatkan," kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3).

Ade berpendapat, Menpora sebenarnya dapat menggandeng investor untuk membantu Rio.

Selama ini, perusahaan memiliki dana corporate social responsibility (CSR), yang digunakan untuk membantu masyarakat. 

"(Kecuali) kalau memang (karyawan) dengan keikhlasan dan kesadaran, ya boleh saja, enggak ada yang dilanggar. Akan tetapi, lebih bagus cari sumber lain," ujar dia.

Sebelumnya, Menpora berwacana menyumbang seluruh gajinya demi meringankan beban yang harus ditanggung Rio untuk tampil dalam ajang balap F1.

Selain itu, Menpora juga mendorong agar PNS menyumbangkan sebagian gaji mereka. 

Kemenpora juga bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Motor Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan penggalangan dana. 

Untuk tampil pada ajang F1, Rio harus membayar € 15 juta (sekitar Rp 225 miliar) kepada tim Manor.  

Rio sudah membayar sekitar Rp 75 miliar, yang hanya bersumber dari Pertamina sebagai sponsor, dan dari dana pribadi. 

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan dana Rp 150 miliar yang harus dibayarkan pada Mei mendatang. (Dani Prabowo)

sumber :  http://nasional.kontan.co.id/news/dpr-tolak-potong-gaji-pns-untuk-bantu-rio-haryanto

Kunjungan kerja ke SMP dan SMA Rajawali Makassar.

SUARA KOMNAS - Makassar : Kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan dan Investigasi Tim Komnas Waspan Sulsel ke SMP dan SMA Rajawali Makassar.

Tim Komnas Waspan melakukan wawancara dengan  Sr. Lednie Taroreh JMJ, M.Pd Kepala Sekolah SMA Rajawali dan Kepsek SMP Rajawali, Sr. Ignasia Palentung JMJ, M.Pd

 

 

 

Berikut Dokumentasi foto :

 

 

Perusahan Tambang Emas di Bombana Caplok Tanah Warga dan Hutan Lindung

Komnaswaspansulsel – Bombana : Sejak ditemukannya tambang emas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara tahun 2008, puluhan investor swasta berduyun – duyun menancapkan investasinya di daerah ini. Mereka adalah perusahaan – perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang bertambangan emas.

Hasil penelusuran Komnaswaspan di daerah ini, tercatat ada sekitar 17 perusahaan tambang emas. Kehadiran perusahaan – perusahaan tambang emas ini tahun 2009 dan 2010, setahun setelah gemparnya temuan tambang emas tahun 2008.

Dari puluhan perusahaan tambang yang memiliki ijin pertambangan dari Kenterian pertambangan itu, yang beroperasi  atau melakukan eksplorasi boleh dibilang dihitung jari saja. Sebagian besar perusahaan tambang swasta Nasional ini, hanya mengkapling lahan tanpa ada kegiatan eksplorasi.

Kehadiran puluhan perusahaan tambang emas di daerah ini, justru meresahkan warga setempat. Pasalnya, lahan-lahan tambang berpotensi mengandung emas itu dikapling-kapling. Padahal lahan-lahan yang dklaim perusahaan tersebut kebanyakan adalahan area kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan sebagian besar adalah tanah garapan warga seperti persawahan dan perkebunan rakyat yang merupakan tanah ulayat milik rakyat setempat.

Penuturan sejumlah warga kepada kabarsulawesi.com, mereka terpaksa tergusur dari lahan mereka sendiri lantaran di kapling oleh pihak perusahaan tambang. Menurut mereka, pihak perusahaan tambang diancam dan diintimidasi oleh pihak petugas yang disewa oleh pihak perusahaan, yang setiap saat melakukan penyisiran lokasi tambang yang diklaim perusahaan.

Warga pemilik lahan tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka diancam dengan menggunakan senjata api petugas. Mereka hanya bisa pasrah lahan persawahan dan perkebunan yang menjadi lahan sumber penghasilan untuk hidup dan membiayai sekolah anaknya, terpaksa mencari pekerjaan lain, ada yang bekerja sebagai buruh tambang, malah ada yang terpaksa merantau di daerah lain.

Akan halnya pihak kehutanan kabupaten Bombana, juga tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran pencaplokan lokasi=lokasi yang diklaim pihak perusahaan. Padahal areal-areal tersebut sebagain besar masuk pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Bagai buah simalakama, begitulah yang diungkapkan Kapala Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana ditemui di ruang kerjanya. Dia menyakini lokasi ekplorasi perusahaan tambang emas yang mengklaim pihak perusahaan adalah sebagian besar masuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi. (admin)

 sumber foto ilustrasi : googleling (daengsikki.wordpress.com)

Jalan Berdebu di Kota Bombana

Komnaswaspansulsel – Bombana : Mewujudkan masyarakat sejatera lewat program unggulan Gerakan Membangun Bombana  (Gembira) yang diterapkan Bupati Bombana H. Tafdil, SE,MM, terkesan jalan di tempat ? Selama setahun H. Tafdil jadi bupati Bombana hamper dibilang tidak ada pembangunan yang berarti.

Hasil pantauan Komnaswaspan di Bombana, tidak ada perkembangan yang berarti di daerah kaya tambang itu. Buktinya, infrastruktur seperti jalan-jalan dalam kota saja sama sekali belum disentuh dengan aspal. Apalagi sekarang musim kemarau, jalan berdebu, menyebabkan warga yang lalu lalang terpaksa harus menutup mulut atau memakai masker untuk menghalangi debu masuk ke tubuh.

Hasil pantauan Komnaswaspan selama seminggu, bila dibandingkan daerah pemakaran lainnya seperti Konawe Selatan, justru pembangunannya lebih cepat dibandingkan Kabupaten Bombana yang terlebih dahulu sebagai daerah pemekaran.

Hanya ada jalan mulus yang bias di nikmati di Kabupaten Bombana yakni jalan beraspal mulus berada di luar kota Kabupaten sekira sepanjang 40 km kearah Kecamatan Poleang. Namun pembangunan jalan itu bukan hasil kocek Pemkab Bombana, melainkan bantuan dari Australia.

Sayangnya, Bupati Bombana yang hendak ditemui, sulit di konfirmasi, lantaran sibuk. Ajudan bupati beberapa kali diberitahu untuk bisa mengatur jadwal pertemuan, hanya memberikan janji-janji tanpa kenyataan.

Menurut warga disana, belakangan ini, diduga  Bupati Bombana H. Tafdil, SE,MM, sedang sibuk-sibuknya mengurusi pemenangan Calon Gubernur Sultra. Kata warga, Tafdil berjuang merebut suara pemilih untuk pasangan calon yang diusung PAN, pasalnya Tafdil dari PAN. (admin)

Setjen DPRD Boros

Komnaswaspansulsel – Jakarta : Peningkatan jumlah dana anggaran di Setjen DPRD setiap tahunnya menjadi pertanyaan sejumlah LSM. Pasalnya, Setjen DPR menggunakan anggaran yang terlau boros.

Sebut saja untuk penggunaan anggaran tahun 2012 terhadap 300 orang personil Pamdal, Setjen DPR mengabiskan anggaran sebesar Rp Rp12.059.160.000. Jumlah anggaran ini naik dibanding thun sebelumnya (2011) yang ialokasikan sebesar Rp9.250.450.000.

Seperti yang dilansir Fitra, penggunaan anggara tersebut terseap untuk membayar pihak ketiga untuk pengamana dalam komplek perkantoran DPR, rumah jabatan anggota DPR, dan Wisma-Wisma DPR.

Angka pemborosan anggaran ini menurut Fitra adalah terlalu mahal dan tidak rasioal. Anggaran tersebut menurutnya hanya menguntungkan pihak ketiga saja. (admin)