“Pada proses keberadaan pasar itu, kami menduga telah terjadi rekayasa dalam pelaksanaannya.Kami juga menduga ada unsure Kolusi dan Nepotisme penunjukan koperasi yang mengelola lods di pasar tersebut. Ironisnya, pada penerbitan rekomendasi dan telaan staf yang dilakukan pihak Pemkot Parepare diduga ada unsure rekayasa karena rekomendasi yang dibuat Dinas Prindagkop dan Walikota tanggal suratnyanya pada hari yang sama, agar koperasi yang ditunjuk itu dapat mengelola pasar.” Tegas Sulhayat.
Selain itu, ungkap Ketua Komnas Waspan Sulsel ini, pihaknya juga mempertanyakan kapasitas Ketua DPRD Kota Parepare, Muhadir Haddade, SH, yang ikut bertandatangan didalam surat rekomendasi terhadap koperasi pengelola pasar, sementara, para anggota dewan lainnya, tidak tahu menahu soal keterlibatan dan kapasitas Ketuanya dalam surat rekomendasi tersebut.
Bersoalan pembangunan pasar di komplek Perumnas Wekkee bermula, ketika pihak Perum Perumnas melakukan tukar guling lahan,dimana pihak perumnas menyerahkan lahan seluas 5000 m2 sebagian diperuntukkan bagi warga yang bermukim di komplek perumnas sebagai lahan terbuka umum dan sarana bermain (olahraga), dan pihak pemda memberikan lahan seluas 3000 m2.
Permasalahan kemudian muncul, ketika tahun lalu Kementerian Koperasi dan UKM menggelontorkan dana sekitar 2 milyar rupiah untuk pembangunan pasar. Oleh Dinas Prindagkop menjadikan lahan terbuka umum di komplek perumnas Wekkee.
Pertama, mereka tidak lagi memiliki lahan bermain dan terbuka umum. Selain itu, warga juga mempertanyakan keberadaan pembangunan pasar yang dianggap mubazir saja, sebab kebanyakan penghuni rumah perumnas itu telah merenovasi rumah mereka untuk berjualan barang campuran dan semua kebutuhan sehari-hari warga disitu.
Kedua, warga merasa tidak dilibatkan dalam hal pembangunan pasar tersebut yang diamini warga bahwa pemanfaatan lahan oleh Pemda harus ada unsure transparansi, akuntabel dan keberpihakan kepada warga sebagaimana diatur dalam Kemendagri tentang pemanfatan lahan.
Ketiga, warga merasa kecewa dan mempertanyakan koperasi yang mengelola lods pasar tersebut. Pasalnya, pihak Dinas Prindagkop menunjukpengelolaan lods pasar kepada Koperasi di luar wilayah kecematan, bukan koperasi yang ada di tempat itu, sehingga warga mempertanyakan apa criterianya. Karena merasa “dipermainkan”, wargapun membawa aspirasi mereka ke DPRD Kota Parepare. Tadi pagi sekira pukul 10.00 wita (21/2), didampingi Komnas Waspan Sulsel dan gabungan LSM Parepare (Forsi LSM) diterima oleh Wakil Ketua dan anggota Komisi III DPRD di ruang sidang.
Dalam pembahasan aspirasi warga yang ikut dihadiri pihak Pindagkop dan instansi terkait lainnya, terkuak dugaan adanya kong-kali kong dalam hal penunjukan Koperasi oleh pihak Prindagkop. Diduga terjadi kolusi dan nepotisme dalam penunjukan koperasi tersebut. Terbukti dari telaan staf hingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Prindagkop, Walikota yang ikut di tandatangani Ketua DPRD Parepare dibuat dalam sehari saja, masing-masing tertanggal 19 Mei 2010. Rekomendasi itupun mengarah pada satu koperasi saja yang akan mengelola pasar tersebut.
Selengkapnya,lihat Videonya :
Kabarsulawesi video pertemuan antara Anggota DPRD Parepare dengan masyarakat Perumnas dan LSM Forsi Parepare menyangkut pembangunan pasar di Perumnas (21022011).flv
